Penanganan TKI Masih Seperti Pemadam Kebakaran
08-04-2014 /
KOMISI IX
Menyusul kasus Satinah, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sempat diancam hukuman pancung di Arab Saudi, pemerintah dinilai selama ini masih bersifat sporadis menangani kasus TKI. Artinya, ketika ada TKI yang terancam hukuman, pemerintah baru bergerak. Pemerintah masih seperti pemadam kebakaran.
“Seperti yag sudah-sudah, saya melihat penanganan pemerintah terhadap kasus-kasus buruh migrant bak pemadam kebakaran. Kalau ada kasus, baru panik. Dan itu dilakukan menjelang date line. Lobi-lobi tingkat tinggi pun tampaknya baru dilakukan bila ada dorongan dari pihak ketiga seperti LSM dan DPR.” Demikian penegasan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati (F-PPP), Selasa (8/4).
Tidak hanya Satinah yang terancam hukumam mati, masih banyak TKI lainnya yang juga terancam hidupnya di Arab Saudi. Namun, selama ini belum terlihat upaya pemerintah dalam memberi bantuan dan perlindungan hukum jauh-jauh hari. “Nanti menjelang date line baru terseok-seok dan terburu-buru seperti pemadam kebakaran,” nilai Okky.
Ditanya soal pemberlakuan kembali moratorium pengiriman TKI ke luar negeri terutama ke negara-negara yang banyak masalah dengan TKI, Okky menjelaskan, walau moratorium diberlakukan tetap saja selalu ada pengiriman TKI ilegal. Masalah TKI tidak bisa diselesaikan dengan memberlakukan moratorium. Masalah hakikinya ada di dalam negeri sendiri. Untul itu, mekanisme rekrutmen TKI mesti diperketat.
“Temuan saya beberapa waktu lalu, tes-tes bagi calon TKI tidak dilakukan dengan baik, seperti adanya tes kesehatan dan psikologi. Kalau pun ada, tes tersebut biasanya dilakukan sekadarnya. Padahal, profil kepribadian amat penting untuk melihat calon TKI tersebut memiliki ketangguhan atau tidak ketika harus bekerja di bawah tekanan dan jauh dari Tanah Air,” ungkap Okky.
Profil hasil tes calon TKI itu biasanya direkayasa lagi oleh agen penyalur TKI agar bisa diterima di negara tujuan. Contoh konkritnya, kata Okky, adalah Wilfrida, TKI di Malaysia yang identitasnya dipalsukan. Dari sini jelas, masalah ada di dalam negeri dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Di tengah lemahnya pengawasan, para calo pun leluasa mengekploitasi para calon TKI. (mh)/foto:odjie/parle/iw.
